Ketika mendengar kata “merdeka”, apakah yang terbayang di benak anda? Kemenangan melawan penjajah? Bambu runcing, atau proklamasi? Jika kita menilik lebih dalam lagi, makna “merdeka” bukan hanya terbebas secara fisik dari penjajah, tetapi juga tumbuhnya kematangan berpikir dan kesadaran bertindak dalam berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah selama ini kita sebagai aparatur negara ataupun kaum intelektual dalam masyarakat sudah “merdeka”?
Jajaran pemerintahan.
Aparatur negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap kelangsungan bangsa. Namun, apakah pemerintah selama ini sudah menjalankan fungsinya secara optimal? Jika kita melihat sejarah, Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Sisa-sisa masa kolonialisme telah berakar di segala lapisan kehidupan bangsa, termasuk dalam pemerintahan. Manifestasi nyata dari akar kolonialisme adalah “budaya birokrasi” yang tertanam di lembaga pemerintahan. Sebenarnya tidak perlu kita berpikir hal-hal yang rumit dalam memaknai birokrasi. Contoh nyata yang paling sering terjadi adalah proses pembuatan KTP yang sangat mahal dan berbelit belit. Seorang warga perumahan Ragom Gawi Rajabasa, Bandar lampung membayar “biaya administrasi” pembuatan KTP sampai Rp150.000,00. Bayangkan, untuk menjadi warga negara yang baik saja kok dipersulit?
Contoh lainnya yang sangat ironis adalah masalah keterlambatan penerimaan SKHUN dan ijazah SMP dan SMA di provinsi Sumatera Utara dikarenakan adanya verifikasi oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas terkait kasus dugaan korupsi dana UN 2006-2007 yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumut dan mantan Bendahara Dinas Pendidikan Sumut. Hal ini tentu saja sangat merugikan siswa. Coba bayangkan, jika seorang siswa telah diterima masuk perguruan tinggi luar negeri, namun ijazah yang diperlukan untuk pembuatan visa baru diterima tanggal 12 Agustus 2008, sedangkan kuliah dimulai pada awal bulan September. Apakah mereka harus mengorbankan pendidikan mereka karena kekurang-ajaran oknum pemerintahan? Di sinilah letak “keluar-bianasaan” “oknum tertentu” dalam pemerintah yang tidak memikirkan kepentingan sosial, namun hanya memikirkan perut sendiri.
Kaum Intelektual Masyarakat
Kaum intelektual dalam masyarakat meliputi mahasiswa, dosen, para pengamat politik, ekonomi, teknologi, dsb. Seharusnya orang-orang seperti inilah yang menjadi motor penggerak kemajuan bangsa untuk mendukung pemerintah karena mereka merupakan golongan terdidik. Namun dalam realita, justru orang-orang seperti merekalah yang sering mengacaukan sistem/kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pada tanggal 24 Juni 2008, rombongan mahasiswa yang berunjuk-rasa melempari polisi dengan bom Molotov yang dikemas dalam bentuk botol. Tuntutan mereka sangat aneh, yaitu “Batalkan Kenaikan BBM”, “SBY JK TURUN!”, “Usut tuntas kasus pelanggaran HAM” dll. Pada tanggal 12 Mei 2008 juga terjadi bentrokan antara mahasiswa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) di Kampus Universitas Airlangga, Surabaya.
Berdasarkan realita tersebut jelas terlihat bahwa mahasiswa sama sekali tidak menggunakan rasio dalam bertindak. Jika mereka memaksa SBY-JK turun, siapa yang akan menjadi presiden? Mereka, atau biarkan saja jabatan kepresidenan kosong??? Berikutnya, mereka juga meminta batalkan kenaikan BBM, yang jelas jelas hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Krisis energi merupakan masalah global yang krusial, oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat dielakkan, alih-alih melakukan penyesuaian. Toh pemerintah sudah menawarkan solusi dengan konversi minyak tanah ke LPG. Lebih lanjut lagi, jika pemerintah terus menyubsidi BBM, maka APBN akan membengkak, sehingga negara sama sekali tidak memiliki asset lagi. Apakah mereka (mahasiswa) mau jika sekarang mereka melikmati BBM murah tetapi 5 tahun lagi mereka (lagi-lagi mahasiswa) melarat karena negara tidak punya apa-apa lagi untuk menyubsidi rakyat???
Selama ini, ketika melakukan unjuk rasa, para golongan terpelajar hanya menyerukan kata kata seperti “Turunkan SBY-JK, Majelis Pembunuh Rakyat, turunkan harga ini-itu, dsb” tanpa adanya menawarkan suatu pemecahan, alias “no action, just shouting”. Mereka malah memposisikan diri sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintah dan merasa memiliki otoritas untuk mengoreksi segala kebijakan pemerintah tanpa memberikan solusi yang signifikan.
Berdasarkan realita tersebut, Sudah merdekakah kita jika pemimpin dan rakyatnya sama-sama tidak menjalankan fungsinya sebagaimana-mestinya? Sudahkah kita sepenuhnya “merdeka”, atau kita hanya memanfaatkan embel-embel “merdeka” untuk menutupi kebobrokan diri selama ini? Mari bercermin pada diri sendiri!
Data-data diperoleh dari :
http://www.rakyatlampung.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=6209
http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/12/19130836/distribusi.ijazah.smp.dan.sma.di.sumut.terlambat
http://beritasore.com/2008/05/12/aksi-mahasiswa-di-surabaya-tolak-kenaikan-harga-bbm-sempat-bentrok/
http://hariansib.com/2008/06/25/gedung-dpr-dilempar-bom-molotov/
